pivot62.com – Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, yang berlokasi di Surabaya, baru-baru ini mengalami serangan siber yang signifikan, mengakibatkan gangguan pada berbagai layanan publik, termasuk layanan imigrasi. Insiden ini terjadi simultan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi praktik judi online di dalam negeri.
Keterangan Resmi Pemerintah:
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menegaskan bahwa belum ada bukti yang mengindikasikan kaitan antara serangan ransomware di PDNS 2 dengan kebijakan pemerintah terkait penutupan akses internet ke lokasi tertentu di Filipina dan Kamboja sebagai langkah penanganan judi online. “Kami sedang menunggu hasil investigasi mendalam dari tim forensik untuk mengidentifikasi sumber dan motif di balik serangan ini,” ucap Semuel dalam sesi briefing media di Jakarta.
Dampak dari Serangan:
Serangan tersebut menyebabkan gangguan pada tanggal 20 Juni, mempengaruhi 210 instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Layanan-layanan tersebut kini dalam proses pemulihan bertahap, menurut Semuel.
Analisis Teknis:
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan dari ransomware jenis Brain Cipher, yang merupakan varian terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. “Fenomena ini memperlihatkan pentingnya pengamanan siber yang dinamis dan adaptif menghadapi evolusi ancaman siber,” tutur Hinsa.
Tindakan Resmi Pemerintah:
Menanggapi serangan dan isu judi online, Kominfo telah mengeluarkan Surat Keputusan No. B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024. Surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, pada tanggal 21 Juni 2024, memerintahkan pemutusan jalur internet ke lokasi yang diduga digunakan untuk judi online, khususnya dari dan ke Kamboja serta Kota Davao di Filipina. Pemutusan dilaksanakan dalam waktu 3×24 jam sejak surat ditandatangani, dengan evaluasi lebih lanjut untuk pemulihan akses berdasarkan situasi yang berkembang.
Serangan ini menggarisbawahi pentingnya keamanan siber sebagai komponen krusial dalam menjaga integritas infrastruktur kritis nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan pertahanan siber dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat lebih luas.